Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan pentingnya penguatan BPJS Kesehatan sebagai fondasi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pidato kunci pada Sarasehan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Menurut Dudung, Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Karena itu, penguatan BPJS Kesehatan menjadi salah satu program prioritas nasional yang sejalan dengan visi pemerintahan dan implementasi Asta Cita.
“Dengan memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan, kita sedang memperkuat fondasi pembangunan nasional sekaligus membuka jalan menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Dudung dalam keterangan tertulis, Kamis.
Ia mengapresiasi capaian BPJS Kesehatan yang kini telah memberikan perlindungan kepada lebih dari 285 juta penduduk Indonesia. Selain memperluas cakupan kepesertaan, layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga terus diperluas hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah yang belum memiliki fasilitas kesehatan yang memadai.
Menurut Dudung, perluasan layanan tersebut dilakukan melalui berbagai inovasi, seperti kerja sama dengan rumah sakit apung, pengiriman dokter dan tenaga kesehatan ke daerah terpencil, hingga penyediaan layanan virtual melalui Virtual Office Layanan Peserta (VIOLA) dalam Program LANURI yang telah menjangkau ribuan desa.
Ia juga mengapresiasi sejumlah inovasi BPJS Kesehatan yang mendukung program prioritas pemerintah, di antaranya optimalisasi aplikasi P-Care untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Siswa Sehat Sekolah Rakyat, pengembangan Desa Sehat JKN bersama Koperasi Desa Merah Putih, serta Program Prolanis Muda yang ditujukan untuk menekan risiko penyakit kronis pada peserta berusia di bawah 45 tahun.
Meski demikian, Dudung mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi bersama, mulai dari keberlanjutan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, kepatuhan peserta dalam membayar iuran, hingga komitmen fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan sesuai standar Program JKN.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengungkapkan bahwa rasio klaim Program JKN saat ini telah mencapai 108 persen. Kondisi tersebut mencerminkan tingginya beban pembiayaan layanan kesehatan yang harus ditanggung BPJS Kesehatan.
Prihati berharap adanya dukungan kebijakan dan regulasi baru dari pemerintah untuk menjaga keberlanjutan finansial Program JKN dalam jangka panjang. Menurutnya, BPJS Kesehatan telah menyiapkan berbagai strategi, mulai dari peningkatan jumlah peserta, penguatan pendanaan, hingga percepatan transformasi layanan berbasis digital.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga terus mengembangkan integrasi kepesertaan JKN dengan berbagai layanan publik serta memperluas layanan non-tatap muka agar masyarakat semakin mudah mengakses pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.
